Sunday, June 22, 2014

Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG

A. RASIONAL
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik professional, termasuk guru bimbingan dan konseling (guru BK) yang pada uraian ini selanjutnya disebut guru. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. 
Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling bagi guru BK yang pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007, prosedur pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 1.

B. DASAR HUKUM
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan.
7. Pedoman Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan  untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN
Tujuan PLPG adalah sebagai berikut.
1. Untuk meningkatkan kompetensi guru yang belum lulus dalam penilaian portofolio.
2. Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang belum lulus dalam penilaian portofolio.

D. PESERTA
Peserta PLPG adalah guru peserta sertifikasi yang belum lulus pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

E. PENYELENGGARAAN
1. PLPG diselenggarakan dengan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori  dan 60 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
2. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota
3. Rombongan belajar (rombel) pada PLPG diupayakan satu bidang mapel/keahlian. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan (dari segi jumlah) rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun.
4. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi guru yang dilakukan oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dengan mengacu pada rambu-rambu Ujian PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).
5. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu sejak tanggal pengumuman.
6. Pelaksanaan ujian diatur oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.
7. Peserta yang telah mengikuti ujian ulang  sebanyak dua kali namun masih belum lulus maka diserahkan kembali ke dinas pendidikan atau Kandepag kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

F. MATERI
Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Jabaran rinci materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru. Rambu-rambu Struktur Program PLPG terdapat pada Lampiran 1 sampai dengan 7.

G. INSTRUKTUR
Instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat-syarat sebagai berikut.
1. Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Dalam hal Rayon LPTK tidak mempunyai bidang studi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
2. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
3. Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 dan S2 kependidikan; atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan; atau S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan). Khusus untuk guru bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S1 dan S2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau sertifikat Applied Approach.
4. Memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun. Khusus bagi instruktur pelatihan guru BK memiliki pengalaman menjadi konselor.
5. Diutamakan dosen yang memiliki pengalaman menjadi instruktur/nara sumber/ fasilitator/asesor  pada bidang yang relevan.

H. UJIAN
Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja (praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK). Ujian tulis dalam PLPG untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogi sedangkan ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Rambu-rambu Ujian PLPG terdapat pada Lampiran 8. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam praktik pembelajaran bagi guru kelas/guru bidang studi dan praktik konseling bagi guru BK.

I. UJIAN ULANG
Materi ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian pertama yaitu meliputi ujian tulis dan ujian praktik. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombel sedikit) maka ujian praktik dapat menggunakan kelas lain sesuai dengan kondisi setempat misalnya melibatkan panitia dan atau instruktur sebagai siswa.
(MM) baca artikel terbaik lainnya

Program Guru Pembelajar 2016

Guru pembelajar merupakan program diklat Kemdikbud pasca UKG 2015 lalu dimana masih banyak nilai UKG nya yang di bawah standar. Istilah Guru...